.quickedit{ display:none; }

Penerbitan SK Tunjangan Profesi Guru Capai 60,1 Persen


Kamis, 02 Mei 2013, 07:02 WIB 

Guru - ilustrasi
Guru - ilustrasi
A+ | Reset | A-
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerbitan Surat Keputusan (SK) Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk jenjang pendidikan dasar (dikdas) sudah mencapai 60,1 persen.
Demikian yang diungkapkan Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dikdas Kemdikbud, Sumarna Surapranata, di Jakarta, Rabu (1/5). Menurut Sumarna baru ada 52.811 dari 87.836 guru yang memenuhi kriteria untuk diterbitkan SK-nya terkait dengan TPG.
Yang belum diterbitkan, Sumarna mengatakan, karena tidak memenuhi dua syarat utama penerima TPG sesuai UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP No 74 Tahun 2005 pasal 15 ayat 2 yakni mengajar sesuai sertifikat pendidikan dan mengajar sebanyak 24 jam per minggu.

"Jika dua syarat itu tidak dipenuhi maka TPG tidak bisa disalurkan," kata Sumarna.

Sumarna mengatakan jika ada guru yang SK TPG-nya belum terbit kemungkinan disebabkan karena tidak memenuhi dua syarat tersebut seperti tidak mengajar 24 jam dalam seminggu atau mengajar tidak linier dengan sertifikat latar belakang pendidikannya.

Selain itu, kemungkinan terdapat kesalahan pengisian data/ belum mengupdate Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sehingga tidak ada info terkait guru tersebut apakah aktif, meninggal, pensiun, atau pindah ke struktural lainnya; Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang salah, atau belum memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG).

"Sistem sudah betul, tapi masalah ada pada guru. Ada juga yang memanipulasi data. Tidak mengajar 24 jam ditulis 24 jam," kata Sumarna.

Sumarna mengungkapkan terdapat 7.164 guru SD yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan SK TPG dengan rincian 4.838 guru mengajar 24 jam tapi tidak sesuai (mengajar mata pelajaran yang tidak linier dengan sertifikasi pendidikannya) dan 962 guru mengajar di bawah 24 jam.

"Jika sudah sesuai syarat cetak SK, TPG akan langsung ditransfer ke rekening guru bersangkutan," ujarnya.

Lebih lanjut Sumarna menjelaskan, Dapodik merupakan sebuah sistemonline yang diterapkan Direktorat P2TK Dikdas Kemdikbud untuk menvalidasi data guru yang berhak mendapatkan TPG. Namun, untuk saat ini, Dapodik yang sudah digunakan sebagai data acuan penyaluran TPG, hanya untuk guru jenjang pendidikan dasar (dikdas).
Untuk guru jenjang pendidikan menengah (dikmen) dan PAUD masih dilakukan secara manual (offline). "Sementara dikmen dan PAUD masihoffline (manual). Tapi, tidak menutup kemungkinan untuk dikdas masih ada yang offline karena keterbatasan akses internet misalnya di daerah 3T," ujarnya.

Mekanisme offline, Sumarna menjelaskan, dilakukan dengan mengirimkan data penerimaan tunjangan tahun lalu ke kabupaten/ kota untuk diverifikasi. Kemudian, dengan data tersebut pusat melakukan perbaikan data hasil verifikasi yang kemudian dikirim kembali ke kabupaten/kota, hingga SK pun diterbitkan berdasarkan data hasil verifikasi pusat.
  
Sumarna mengatakan dalam pengimplementasian Dapodik, pihaknya telah melatih operator sekolah tentang bagaimana cara memasukan data-data guru dalam Dapodik.

Jika operator sekolah sudah mengirimkan data dalam Dapodik namun belum sesuai, Sumarna mengatakan, sekolah tersebut akan dikirimi surat bahwa data yang masuk tidak sesuai.

Penyaluran TPG dilakukan tiap triwulan yakni April, Juli, Oktober, dan Desember. Penyaluran TPG yang berdasarkan Dapodik bertujuan agar memenuhi 3TA (tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan akuntabel).

Perhitungan Jumlah Jam Mengajar untuk data DAPODIK

Operator sekolah setelah data aplikasi dapodik di upload ke server dan di terima bisa langsung melakukan Pengecakan Data Guru Dapodik untuk memastikan data yang kita kirim valid atau masih ada kesalahan. Berbeda dengan hari sebelumnya yang hanya terdapat JJM (jumlah Jam Mengajar Pada Rincian Jam Mengajar), sekarang pada tabel rincian jam mengajar terdapat tiga pembagian JJM.
  1. JJM adalah jumlah Jam mengajar, data ini berpengaruh dari jumlah jam yang kita masukkan dalam aplikasi pendataan bagian pembagian rombongan belajar.
  2. JJM KTSP adalah jumlah jam mengajar kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Jam mengajar dihitung sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Misal: kurikulum yg berlaku utk jam mengajar Bhs. Inggris 4 jam. Tetapi diisi 6 jam. Maka JJM KTSP tidak akan dihitung jam mengajarnya di P2TK.
  3. JJM Linier adalah Jam Mengajar yang dihitung sesuai dengan Sertifikasi Bidang Studi (misal: Sertifikasi Bidang Studinya Bhs. Inggris, tetapi mengajar MTK, itu tidak dihitung jam mengajarnya di P2TK)
  • TOTAL JUMLAH JAM MENGAJAR UNTUK KELAS 1 & 2 = 28 JAM (Per Minggu)
DENGAN RINCIAN :
GURU KELAS    = 24 JAM
PENJASKES       = 2 JAM
AGAMA              = 2 JAM
  • TOTAL JUMLAH JAM MENGAJAR UNTUK KELAS 3 & 4 = 38 JAM
   DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERRIKUT :
GURU KELAS   = 24 JAM
PENJASKES      = 3 JAM
AGAMA              = 3 JAM
JUMLAH           = 30 JAM  SISA 8 JAM
    SISA  = 8 JAM BISA DI AMBIL DARI BIDANG STUDI GURU KELAS (IPA, IPS, SBK, MULOK, BAHASA INGGRIS, DLL)
  • TOTAL JUMLAH JAM MENGAJAR UNTUK KELAS 5 & 6 = 42 JAM (Per Minggu)
   DENGAN RINCIAN :
GURU KELAS   = 24 JAM
PENJASKES     = 4 JAM
AGAMA             = 4 JAM
JUMLAH           = 32 JAM SISA 10 JAM
SISA 10 JAM BISA DI AMBIL DARI BIDANG STUDI GURU KELAS (IPA, IPS, SBK, MULOK, B. INGGRIS, DLL) KESIMPULANNYA ADALAH JJM MENGAJAR SATUAN PENDIDIKAN SD DI APLIKASI DAPODIK DENGAN JUMLAH 6 ROMBEL = 222 JAM
KELAS 1 = 28 JAM   Per Minggu
KELAS 2 = 28 JAM   Per Minggu
KELAS 3 = 38 JAM   Per Minggu
KELAS 4 = 38 JAM   Per Minggu
KELAS 5 = 42 JAM   Per Minggu
KELAS 6 = 42 JAM   Per Minggu
JJM KEPALA SEKOLAH = 6 JAM   (Per Minggu)
TOTAL JUMLAH  = 222 JAM
TUGAS TAMBAHAN KEP.SEK. = 18 JAM
GURU MAPEL AGAMA & PENJASKES TUGAS TAMBAHAN = 6 JAM
untuk melihat verifikasi data NUPTK mengenai jam mengajar apakah sudah benar atau tidak dapat melalui WEBSITE masing-masing sekolah. Atau bisa melalui server Dinas Pendidikan Kota Makassar di SERVER 1 atau SERVER 2 Apabila sekolah belum memiliki WEBSITE maka dapat mengajukan ke dinas pendidikan dengan mengisi form yang dapat didownload di  FORMULIR PEMBUATAN WEBSITE SEKOLAH dan di isi lalu dikirimkan kembali ke email dispendikmks@gmail.com semua berkas yang ada. Tim ICT Dinas segera akan membuatkan.

Cara Memperbaiki Data PTK yang Bermasalah.

Banyaknya data PTK yang masih dianggap belum valid, dan banyaknya pertanyaan bagai mana cara memperbaikinya, baiklah saya mencoba merangkum dan memberikan solusi yang mudah-mudahan bermanfaat..
 1. Point 8-9 tidak valid,
nama pangkat golongan dan TMT gol kosong/tidak sesuai Kemungkinan kesalahan : pengisian pada pangkat, golongan, jabatan fungsional, TMT awal-akhir
Cara memperbaiki :
isi pangkat golongan, jabatan fungsional, isi no. SK Inpassing untuk Non PNS
 2. Point 10, tugas tambahan kosong, jika anda mempunyai tugas tambahan
  1. Kemungkinan kesalahan : pada kolom jabatan, tugas tambahan guru, kolom riwayat terdaftarCara memperbaiki :
  • Untuk guru dengan tugas tambahan kepala sekolah diisi pada kolom jabatan dan pada riwayat terdaftar diisi sebagai guru dan sebagai kepala sekolah
  • Untuk guru dengan tugas tambahan lainnya, diisi pada riwayat terdaftar sebagai guru dan juga isi jabatan tugas tambahan lainnya
 3. Point 17 tidak valid, id bidang studi sertifikasi kosong Kemungkinan kesalahan : pada pengisian data nomor sertifikat pendidik, NRG, bidang studi sertifikasi, tahun sertifikasi.
Cara memperbaiki :
cek kembali data tersebut terutama NRG (yang sudah memiliki NRG adalah peserta sertifikasi  kurang dari tahun 2011
 4. Point 20 tidak valid, JJM kurang dari 24 jam Kemungkinan kesalahan : pada pengisian data rombel, PTK mengajar, tugas tambahan guru, riwayat mengajar, riwayat terdaftar
Cara memperbaiki :
  • isi PTK mengajar pada data rombel sesuai dengan jumlah jam mengajar.
  • Untuk guru dengan tugas tambahan kepala sekolah diisi pada kolom jabatan dan pada riwayat terdaftar diisi sebagai guru dan sebagai kepala sekolah
  • Untuk guru dengan tugas tambahan lainnya, diisi pada riwayat terdaftar sebagai guru dan juga isi jabatan tugas tambahan lainnya
 5. Point 15, gaji pokok kosong untuk PNS Kemungkinan kesalahan : pengisian data jabatan fungsional, pangkat, golongan, SK Awal, SK akhir, TMT awal-akhir, riwayat kepangkatan, riwayat gaji berkala.
Cara memperbaiki :  cek kembali dan lengkapi data tersebut
 6. Point 15, gaji pokok kosong untuk Non PNS Kemungkinan kesalahan : pengisian data jabatan fungsional, pangkat, golongan, SK Awal, SK akhir, TMT awal-akhir, riwayat kepangkatan, riwayat gaji berkala, no. SK Inpassing
Cara memperbaiki : cek kembali dan lengkapi data tersebut
 7. Point 18, tahun pensiun kosong, atu sudah terlewati Kemungkinan kesalahan : pengisian data tanggal lahir, TMT
 Cara memperbaiki : isi tanggal lahir dengan benar

Kriteria Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Tahun 2013

Assalamu'alaikum, rekan rodajaman. Bagi rekan guru yang belum sertifikasi, pemerintah menyediakan subsidi tunjangan fungsional. Sasaran STF ini adalah guru bukan PNS yang diangkat penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Mulai tahun 2013, mekanisme yang digunakan untuk pelaksanaan pembayaran subsidi tunjangan fungsional tidak hanya dilakukan melalui secara manual seperti tahun lalu tetapi juga dengan sistem digital (dapodik). Pemberkasan dengan cara sistem digital dilakukan secara online melalui dapodik yang harus diisi dan diperbarui (updated) secara terus menerus oleh guru di sekolah masing-masing. Nah.. pertanyaannya sudah validkan data dapodik anda? apakah anda sudah membaca dan mengerti tentang kriteria penerima subsidi tunjangan profesi guru tahun 2013?


Kalau belum valid dapodiknya, silakan segera perbaiki dan update data anda, karena SK Tunjangan Fungsional akan terbit jika dapodiknya sudah dianggap memenuhi syarat. Seperti contohnya rekan saya yang sudah terbut SK-nya setelah saya Cek Sk Tunjangan Fungsional melalui http://116.66.201.163:8000/index.php#, ternyata SK Tunjangan Fungsional sudah terbit per tanggal 22 Maret 2013.


Untuk mengetahui siapa saja yang berhak menerima subsidi tunjangan fungsional guru, berikut ini saya sampaikan kriterianya yang saya ambil dari PANDUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Kriteria guru penerima STF adalah sebagai berikut:

  1. Guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan yang diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan;
  2. Memenuhi kewajiban melaksanakan tugas paling sedikit 24 jam tatap muka per-minggu dan dibuktikan dalam sistem data pokok pendidikan (Dapodik) atau melalui surat keterangan dari kepala sekolah dan telah diverifikasi/disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi;
  3. Guru dalam jabatan yang berkualiafikasi minimal S-1/D-IV atau Guru dalam jabatan yang sedang mendapat kesempatan peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV.
  4. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).
  5. Guru yang belum mendapat tunjangan profesi.
  6. Tidak merangkap sebagai eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
Jadi, sebelum berharap mendapatkan tunjangan fusngional, baca dulu kriterianya, apakah sudah memenuhi atau belum. Dan jumlah penerima STF ditentukan oleh jumlah kuota setiap daerah, setiap daerah akan berlomba-lomba untuk memperoleh kuota yang sudah ditetapkan, bagi daerah yang tidak dapat memenuhi kuota atau ada sisa kuota, maka sisanya akan diberikan kepada daerah lain. Maka, silakan penuhi persyaratan dan update data anda melalui dapodik, nantinya dapodik akan menilai kelayakan penerima tunjangan fungsional. terima kasih.